POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Dr H Rudy Mas’ud menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat menghadiri Rapat Entry Meeting BPK Perwakilan Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/9/2026).

Atas nama Pemprov Kaltim, Gubernur yang akrab disapa Gubernur Harum itu menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan BPK RI terhadap Pemprov Kaltim.

Menurutnya, pemeriksaan BPK tidak semata-mata dipandang sebagai proses pengawasan, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, efektif, transparan, dan akuntabel.

"Kami memandang pemeriksaan BPK bukan semata-mata sebagai proses pengawasan, tetapi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Rudy Mas’ud.

Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus pembinaan terhadap tata kelola keuangan negara. Karena itu, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Kami menegaskan komitmen mendukung dan membantu kelancaran seluruh proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim Mochammad Suharyanto menjelaskan, pada semester II 2026 BPK melaksanakan pemeriksaan yang bersifat tematik, baik secara nasional maupun lokal, serta pemeriksaan mandiri.

"Semester dua ini kami masuk dalam enam bidang. Kami berharap dukungan penuh Pemprov Kaltim, khususnya Sekda, BPKAD dan Itwil agar semua pemeriksaan berjalan dengan baik," harapnya.

Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim HM Irfan Prananta menambahkan, entry meeting tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan semester II Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara terinci.

"Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Pemerintah Provinsi Kaltim ada lima tim yang akan masuk," ungkapnya.

Lima fokus pemeriksaan tersebut mencakup kinerja rumah sakit daerah milik Pemprov Kaltim, kinerja ketahanan energi, ketahanan pangan, pendidikan, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Irfan, proses pemeriksaan bahkan telah berjalan. Tim BPK sudah turun ke lapangan dan melakukan interaksi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun BUMD.

"Pemeriksaan saat ini sudah berlangsung. Tim sudah turun dan sudah melakukan interaksi dengan OPD terkait dan BUMD, termasuk pengambilan dan pengumpulan data," jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Dr H Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten dan pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD/Perusda Pemprov Kaltim, serta jajaran pejabat utama BPK RI Perwakilan Kaltim.(mar)